"Memang Pemerintah daerah Kab/Kota diminta siapkan anggaran cadangan pilkada serentak 2024. Nah kita di Makassar DPRD sudah alokasikan lewat APBD Perubahan kisaran Rp30 miliar. Ini capai sebagian dari 40 persen itu," jelas Ketua DPC Demokrat Kota Makassar itu.
Diketahui, total APBD Perubahan sebesar Rp5,26 triliun. Rinciannya, pendapatan sebesar Rp4,51 triliun dan belanja daerah Rp5,26 triliun. Sedangkan APBD Perubahan mengalami defisit Rp745 miliar.
Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto merespon anggaran untuk pilkada 2024. Ia mengatakan ada alokasi, namun nilainya belum diketahui pasti.
"Anggaran Pilkada itu dibagi dua 40 persen dan 60 persen. Tidak besar, sudah ada anggaran di APBD perubahan 40 persen dari biaya anggaran Pemilu di Kota Makassar," singkatnya.
Merespon anggaran Pilwali yang disetujui DPRD dan Pemkot, Ketua KPU Makassar, Faris Wajdi mengatakan bahwa sesuai surat mendagri nomor 41 tahun 2020. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran hibah daerah sebesar 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024.
Ia membeberkan bahwa total anggota dibutuhkan untuk pilwali 2024 cukup besar. Hanya saja berdasarkan diskusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar, masih di angka Rp60 miliar.
"Komunikasi kami dengan TPAD Pemkot nilai Rp64 miliar. Nanti disepakati. Ini hasil diskusi bersama. Tapi ada juga bantuan dari Pemprov nanti berdasarkan permohonan proposal sharing anggaran pilgub, kami butuh Rp54 miliar dari Pemprov," singkatnya
