Dalam paparan materinya Muchtar Habibi, PhD menjelaskan mengenai diferensiasi kelas di pedesaan Jawa dan Sumatera serta potensi kars saat ini.
“Petani dalam perspektif kelas bukanlah kelas yang tunggal, melainkan terdiferensiasi secara variatif, ada petani pekerja, petani produsen kecil, dan petani kapitalis. Diferensiasi kelas ini berdampak secara politis bagi kehidupan atau relasi sosial di pedesaan,” kata Muchtar Habibi, PhD.
Menurutnya pula UUD NRI 1945 pada dasarnya telah secara eksplisit menegaskan bahwa tanah itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika kemakmuran rakyat menjadi poin dasar bagi pemerintahan maka pengakuan rakyat atas tanah-tanah yang belum bersertifikat bisa menjadi pertimbangan dalam kajian kebijakan yang dilakukan.
“Untuk kedepannya pemerintah hendaknya menegakkan UUD NRI 1945 yang pada dasarnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal paling dasar pemerintah hentikan klaim pemerintah atas tanah yang dimanfaatkan oleh rakyat. Jadi, sebelum berpikir jauh mengenai land reform, sebaiknya hentikan saja klaim-klaim negara atas tanah yang kemudian dijual kepada pihak swasta dalam bentuk konsesi jangka panjang," tutupnya.
(Selfi/fajar)
