“Kejadian itu saat saya rapat bersama Walhi, namun pada saat itu saya menolak untuk memberikan posisi kepada mereka. karena ini bukan bagian dari pada perjuangan tapi ada hal-hal kepentingan yang mereka ingin mainkan,” tegasnya.
“Masyarakat bisa saja terpecah belah karena kemungkinan besar mereka membawa suatu kepentingan yang di mana kepentingan itu bersifat kepentingan kelompok diluar dari kepentingan masyarakat Loeha Raya,”katanya.
Formal Loeha Raya sedang berupaya mempertemukan titik tengah antara masyarakat dan PT Vale agar tidak ada yang saling dirugikan melainkan saling menguntungkan, karena sampai hari ini PT Vale terbuka untuk berdialog bersama masyakat .
Terbukti dengan keikutsertaanya bersama Formal pada konsultasi pada pertemuan bersama Direktur Penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan adat di Jakarta, yang juga di inisiasi oleh DPRD Luwu Timur sebagai tindaklanjut dari rapat dengar pendapat yang dilakukan sebelumnya. hadirKetua dan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, serta perwakilan Pemda Luwu Timur yang di wakili oleh Kadis DLH Andi Makkaraka. Dari pertemuan tersebut, Formal diberi masukan tentang status Tanamalia serta langakah – langkah penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Vale.
Tindak lanjut dari pertemuan Formal di Jakarta 26 September lalu, Formal kemudian mendorong agar dilakukan FGD (Focus Group Discusion) dimana PT Vale menjadi fasilitator, yang dihadiri oleh pihak Kementrian, Forkopimda Luwu Timur, KSP ,Komnas Ham dan Dewan Kehutanan Nasional serta NGO Nasional dan internasional
