"Kita ketahui, PKK adalah singkatan dari Pembina Kesejahteraan Keluarga yaitu semua organisasi yang memberdayakan kaum wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana PKK terkenal dengan 10 Program Pokok PKK nya itulah intisari daripada program dan kegiatan pemerintah baik di tingkat bawah sampai ke tingkat atas mulai dari desa kelurahan sampai ke tingkat nasionalnasional," jelasnya.
Dari 10 Program Pokok PKK itulah inti sebenarnya yang harus memang kita lakukan cuma di dalam kegiatan PKK itu sudah di intisarikan yang sebenar-benarnya itu yang selalu mau kita lakukan apapun negara karena tidak akan pernah lepas dari program itu.
Menurut Basir, tanpa peran TP PKK tentu program pemerintahan juga tidak mampu terlaksana dengan baik.
Dirinya juga menjelaskan terkait dengan anggaran dana desa harus dalam sebuah program tidak boleh dalam bentuk uang dan program itu sudah pasti bagian dari program PKK.
"Saya rasa seluruh ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah mengerti dan paham bahwa anggaran dana desa untuk PKK itu tidak boleh dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk program kerja, jika dalam bentuk uang itu akan jadi temuan nantinya sehingga memang perlu untuk dipahami," tambahnya.
Basir juga berharap dengan adanya Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 ini dapat membentuk program-program kerja baru PKK yang bersinergi dengan program pemerintah.
"Jadi bagi Ibu Camat bisa berkoordinasi dengan pak camat terkait dengan program yang akan mereka selenggarakan bisa diselipkan program PKK di dalamnya," jelasnya.
