Soal Hak Kepemilikan Lahan di CPI Makassar, Kuasa Hukum PT Gihon: Pemprov Sulsel Harus Jadi Pengayom

  • Bagikan
Kuasa hukum PT Gihon Abadi Jaya, Ardi S Yusran, menunjukkan sertipikat dan peta lokasi kepemilikan lahan PT Gihon Abadi Jaya yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung dan telah melalui proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Diketahui, kawasan elit Center Poin Of Indonesia (CPI) Makassar merupakan destinasi baru yang kerap dikunjungi masyarakat, lokasinya strategis dan dekat dengan Pantai Losari menjadi magnet tersendiri.

Di dalam kawasan CPI, lokasi yang menjadi milik PT Gihon Abadi Jaya berdasarkan putusan MA tepatnya adalah lahan yang berada di antara patung ikan sepasang dan Kantor Marketing Citraland City. Jaraknya sekitar 500 meter dari replika bola dunia yang merupakan tanda 'pintu masuk' ke CPI.

Papan bicara bertuliskan, "Tanah ini milik PT Gihon Abadi Jaya, HGB nomor 20838 seluas 8.284 meter persegi, HBG nomor 20838 seluas 7.224 meter persegi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1650 K/Pdt/2017." Hingga kini masih terpasang.

Dukungan agar PT Gihon Abadi Jaya segera melakukan penguasaan lahan miliknya di CPI juga datang dari sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi di Makassar. Mereka menilai hak-hak dari warga harus terjaga, apalagi setelah adanya putusan berkekuatan hukum.

"Semua pihak harus menghormati putusan hukum dan tunduk pada proses eksekusinya. Putusan hukum memberikan ruang pada setiap warga negara untuk memperoleh haknya. Jangan dihalangi," pungkas Ketua Komite Pengkajian Kebijakan Publik (KPKP) Rachmat Abdullah. (*)

  • Bagikan

Exit mobile version