Tanpa perpanjangan izin, maka wilayah usaha pertambangan Vale otomatis akan menjadi wilayah penambangan negara dan prioritas akan diberikan kepada BUMN/BUMD.
"Kalau ini terjadi, maka MIND-ID akan dapat wilayah penambangan 100 persen dengan murah," kata Mulyanto. Menurut Mulyanto, justru aneh dan layak dicurigai bila ada pihak tertentu yang buru-buru mendorong pemerintah menambah saham PT Vale dengan harga mahal.
"Kasarnya, Pemerintah tidak ngapa-ngapain juga bisa dapat pengalihan hak kelola kawasan penambangan yang saat ini dikelola PT Vale. Jadi untuk apa harus jor-joran APBN untuk beli saham perusahaan yang izin usahanya mau habis," pungkas Mulyanto. (jpnn)
