FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati menyikapi divestasi PT Vale.
Pemerintah jangan menghamburkan uang negara untuk beli saham PT. Vale Indonesia, apalagi kalau harga sahamnya mahal.
"Pemerintah jangan terlalu bernafsu mengakuisisi saham PTVI yang izin usaha penambangannya akan berakhir dalam waktu dekat ini," ungkap Mulyanto seperti dikutip, Senin (4/12).
Pemerintah harus memahami bahwa kedudukannya dalam proses divestasi PT Vale ini lebih kuat. Karena itu bila manajemen PT. Vale mengulur-ulur waktu maka yang rugi mereka sendiri.
"Pasar akan merespons negatif karena aksi korporasi yang lambat. Lalu bila ini melewati hari H pemilu maka akan makin tidak jelas lagi nasib Vale. Proses perizinan ini akan menjadi kewenangan pemerintah yang akan datang," kata Mulyanto.
Caleg PKS daerah pemilihan Banten 3 itu mengatakan tekanan dari daerah yang minta bagian saham dari proses divestasi ini diperkirakan makin menguat. Setidaknya hal ini diungkap oleh tiga gubernur (Sultra, Sulteng, dan Sulsel) dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.
Mereka minta Pemerintah pusat tidak memberikan perpanjangan izin kepada Vale dan mendesak wilayah usaha operasional Vale diciutkan agar dapat mereka kelola sendiri supaya lebih bermanfaat bagi PAD.
Belum lagi tekanan dari internal bisnis proses Vale sendiri, di mana investasi dan rencana-rencana besar Vale lainnya akan mandeg bila soal perizinan ini belum tuntas. Jika kondisi seperti ini dibiarkan l, maka pada 2025 kontrak Vale akan habis.
