Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Data Indonesia menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik.
“Teknologi Informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu,” jelas Trubus.
Trubus menjelaskan, perlu kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama dari pemimpin di daerah.
“Jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di daerahnya ketahuan. Ini tentu akan menyulitkan proses integrasi data di Satu Data Indonesia. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjalankan SPBE ini,” pungkas Trubus.(*)
