FAJAR.CO.ID, SINJAI -- DPC Gerindra Sinjai menyoroti Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Inspektorat Sinjai karena memilih bungkam dalam karut-marut utang pemerintah daerah. Padahal para penyedia berharap adanya kepastian pembayaran terhadap piutang mereka.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPC Gerindra Sinjai, Satria. Dia mengatakan, pemerintah terkesan menutup mata dan menghindar terhadap pertanyaan sejumlah penyedia atau pemilik toko kapan piutang mereka dibayarkan.
Mestinya, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tampil menjelaskan kenapa sehingga terjadi seperti ini dan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap utang mereka. Sehingga penyedia memiliki kepastian terkait piutangnya
"Saya kira banyak pejabat yang bisa memberikan komentar tapi kenapa diam semua dan tak mampu memberikan rasionalisasi terhadap kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini," jelas Satria yang juga Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sinjai ini, Selasa (12/12/2023).
Oleh karena itu Satria menilai wajar jika penyedia melakukan penagihan lewat media sosial karena akibat lambatnya respons pemerintah daerah. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Desember.
Dia pun mengindikasikan adanya desain untuk menyudutkan pemerintahan sebelumnya. Terlebih lagi, utang makan minum yang belum terbayar ini hanya pesanan di rumah jabatan bupati.
Padahal, ada juga biaya makan minum yang belum terbayar di rumah jabatan wakil bupati Sinjai,Sekretaris Daerah Sinjai, maupun pesanan lainnya yang dilayani Bagian Umum sepanjang tahun 2023.
