Fajar.co.id, Jakarta -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, memberikan penghargaan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar atas keberhasilannya melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik sehingga dapat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Adithia P. Barus, hari ini (14/12/2023) pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Adithia ini menyampaikan bahwa proses yang telah dilakukan untuk mendapatkan predikat tersebut tidaklah mudah karena harus membangun komitmen yang kuat seluruh jajaran mulai dari Pimpinan hingga Pelaksana.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Kantor Imigrasi Polman telah mewujudkan hal tersebut dengan melakukan berbagai inovasi yang semakin mempermudah dan mempercepat layanan keimigrasian yang dapat dinikmati oleh masyarakat Polewali Mandar dan sekitarnya.
Penghargaan ini merupakan yang kedua di penghujung tahun 2023, setelah sebelumnya di awal November Kantor Imigrasi Polman mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.
Adithia menambahkan, "beberapa penghargaan yang diraih oleh Kantor Imigrasi Polewali Mandar di tahun 2023 ini merupakan kerja nyata seluruh Superteam dari ASN dan PPNPN Imigrasi Polman dengan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta teamwork yang solid dengan budaya kerja yang mau melayani bukan dilayani maka predikat tersebut menjadi kado dan apresiasi dari masyarakat melalui Kemenpan-RB dan Menkumham yang diberikan kepada kami di penghujung tahun 2023 ini".
