FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan hadirkan Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan dan Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan Rapat koordinasi Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dari tanggal 17-19 Desember 2023 di Hotel Claro Makassar.
Pada Kesempatan ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar menguraikan pengawasan Kolaboratif dalam pelayanan Publik.
Menurutnya Pengawasan Kolaboratif dalam pelayanan Publik mengacu Pada pendekatan proaktif dan kooperatif terhadap tatakelola dan akuntabilitas.
Ia juga mengatakan bahwa pengawasan Kolaboratif sangat penting dalam pelayanan Publik karena mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mencapai perubahan yang berarti.
"Melalui Kolaboratif Lintas departemen dan pengambilan Keputusan Kolektif, pelayanan Publik dapat menjalani reformasi transpormatif, sehingga menjamin hasil Terbaik bagi masyarakat yang dilayani," terang Ismu
Lebih lanjut disampaikan oleh Ismu bahwa penerapan pengawasan Kolaboratif dalam pelayanan Publik memiliki tantangan yang cukup besar, seperti penolakan terhadap perubahan dari hierarki tradisional birokrasi dan konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan.
Untuk itu Perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, hingga Organisasi dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan Publik, dan memastikan sumberdaya digunakan secara efisien Dan efektif.
Sementara itu, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, Hari Haryanto membawakan terkait pemeriksaan BPK.
