Hal ini, lanjut Arsjad, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki indeks risiko 154.87 (tinggi) atau berada pada urutan ke-7 setelah Sulawesi Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu. Berdasarkan data bencana yang terjadi, maka erat kaitannya berdampak pada kedaruratan kesehatan.
Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah penanggulangan kedaruratan kesehatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan, maka penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan semestinya dilakukan, baik pada tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Kami berharap pada pertemuan ini dapat memastikan bahwa Pedoman Pusat Kendali Operasi Kedaruratan Kesehatan (HEOC) dapat dan layak untuk ditetapkan sebagai dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur nantinya. Dan juga kontribusi nyata dari Program Kemitraan (AIHSP) yang secara konsisten dalam mewujudkan Ketahanan Kesehatan di Sulsel dapat dilaksanakan secara berkelanjutan," harapnya.
Di tempat yang sama, Senior Technical Programme Manager Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), Lea Suganda, mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk menanggapi situasi bencana yaitu bagaimana semua petugas yang terlibat dapat memahami tugas dan fungsi mereka saat kebencanaan kemudian meninjau dan mendiskusikan kembali tindakan apa saja yang ditambahkan ke dalam dokumen tersebut.
