Ia tidak menampik bahwa kepemimpinan Andi Sudirman di masa itu sebagai bagian dari institusi melakukan kekeliruan dibuktikan dengan rekomendasi BKN. Namun, Pemprov Sulsel harus mengambil kebijakan suka maupun tidak disukai oleh banyak pihak.
"Ini adalah sebuah evaluasi atau pembelajaran bagi pemerintah. Siapa pun nantinya yang melakukan mutasi demosi, dan pemberhentian harus sesuai aturan, karena sistem pemerintahan menjadi kacau karena situasi ini bukan hanya satu dua orang saja. Ini menyangkut puluhan orang dan efeknya lebih besar dari itu," tukasnya.
Sukri membeberkan, secara runut, propper test kepada pejabat yang sekarang seharusnya tidak pernah terjadi jika tidak ada proses hukum yang dilanggar. Di satu sisi, ia membenarkan efek domino ini bisa menjadi panjang jika ASN yang bakal digeser karena pengembalian jabatan ini kecewa dan melakukan tuntutan balik.
"Pembelajarannya adalah pemimpin tidak boleh mengambil keputusan seenaknya yang menyalahi aturan," kuncinya. (*)
