"Betapa orang Luwu, Sulawesi Selatan ini setia pada NKRI ini. Karena pada saat itu Belanda tidak terima Indonesia merdeka, dan gerakan propaganda Belanda sampai di PBB menyampaikan bahwa Indonesia belum merdeka," ujar Bahtiar.
Namun, saat itu Indonesia dengan modal Radio Republik Indonesia (RRI) saat ini juga melakukan gerakan propaganda melalui udara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.
"Saat itu radio kita terus melakukan gerakan propaganda melalui udara," tuturnya.
Bahtiar mengaku cukup memahami bagaimana soal sejarah perlawanan, karena sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 disusun, ia sudah mengumpulkan sejarahwan di Indonesia untuk membahas soal perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah.
"Saya tahu betul hari perlawanan, karena saya yang menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia," bebernya.
Untuk itu, Bahtiar menyarankan agar KKLR Luwu Raya melakukan pembedahan terkait sejarah di Sulsel. Kenapa sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan banyak keluar ke berbagai daerah, bahkan mancanegara.
"Sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan yang keluar dari kampung. Karena pada saat itu kampung tidak aman. Jadi ini tugasnya KKLR Luwu Raya untuk mencari keluarganya di berbagai daerah di Indonesia," tutupnya.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Panitia Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) Asri Tadda, Abdul Thalib Mustafa, Baharuddin Solongi, Hamzah Jalante, Mustagfir Ali. Kemudian, Syahruddin Hamun, Subiati Hamzah Jalante, Helmy Kasim, Nurliati, Ernawati, Evi Arifin dan Ishak Iskandar. (selfi/fajar)
