Ia mengemukakan bahwa hingga saat ini pada data base kependudukan Kabupaten bulukumba tidak terdapat data ABGT. Pihaknya menyambut baik koordinasi ini karena dapat menjadi sarana dalam mengkonsultasikan beberpa persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.
Pada Kantor Kementerian Agama, Mohammad Yani bersama tim diterima oleh kepala Kantor Kementerian Agama, Muhammad Yunus. Ia mengemukakan bagaimana tugas dan fungsi kementerian agama di kabupaten Bulukumba dalam kaitannya dengan status Kewarganegaraan Indonesia.
"Meskipun hingga saat di belum ada pencatatan pernikahan beda agama sebagaimana laporan dari Kantor Urusan Agama yang ada diwilayahnya namun menyambut baik bentuk sinergi yang dilakukan kementerian hukum dan HAM Sulawesi selatan dalam pemenuhan Kebutuhan masyarakat akan layanan hukum khususnya Administrasi Hukum Umum," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak mengapresiasi kunjungan ini. "Mudah-mudahan melalui kunjungan koordinasu ini, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat khusunya bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas (ABGT).
Ikut serta dalam tim, Syaiful Gazali, Santi Puspitasar, dan A. Widania selaku pelaksana pada Subbidang Layanan AHU. (*)
