FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti workshop Reformasi Birokrasi (RB) yang digelar Pada Rabu(7/2) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Imigrasi lantai 18.
Kegiatan secara langsung dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Razillu yang meminta seluruh jajaran Kemenkumham untuk mewujudkan dan melaksanakan Reformasi Birokrasi berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi tata kelola pelayanan Publik Dan budaya birokrasi berAKHLAK.
Menurut Razilu pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi dalam implementasi RB baik yang sifatnya general maupun tematik akan memberikan dampak yang lebih baik seperti tema kita mewujudkan Reformasi Birokrasi berdampak yang sesuai dengan arahan presiden.
Razilu menambahkan, tahun 2020 lalu Menkumham telah melaunching Reformasi digital Sebagai wujud Komitmen Kemenkumham dalam implementasi pemerintahan berbasis digital dan Peningkatan SPBE.
"Indeks SPBE Kemenkumham dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terbaru Pada tahun 2013 mencapai 4,21," terang Razilu
Beliau menyampaikan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan tapi merupakan alat untuk mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi.
"Digitalisasi yang dilakukan harus berdampak langsung terhadap proses kerja Kemenkumham yang lebih efisien, efektif serta Transparan dan akuntabel. Jangan digitalisasi malah menjadi faktor penghambat yang mempersulit Peningkatan kualitas pelayanan Publik," ungkap Razilu
