FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bahas Program layanan Hukum dan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Wilayah Dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mendorong capaian optimal beberapa program Hukum dan HAM di Wilayah.
Tim Kantor Wilayah melakukan Koordinasi pada Kamis (21/3) dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi bersama Kepala Bidang Hukum, Andi Haris dan Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,Agry Caesar dan Jajaran.
Hernadi menyampaikan bahwa program layanan Hukum dan HAM yang ada di wilayah sangat lekat dengan Pemerintah Daerah. Ini disebabkan karena Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kita berharap sinergitas dengan Pemda berjalan baik, karena program di Wilayah ini tonggaknya banyak ada di Pemda. Salah satunya Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual , Layanan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perseorangan,Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pelaporan Aksi HAM, kemudian Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan ke depan juga terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM," terang Hernadi
Koordinasi di Kabupaten Luwu Utara ini diterima langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di ruang kerjanya, didampingi Kepala Bagian Hukum, Suryadi.
"Kami merasa sangat terhormat atas kunjungan dan perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel atas Program Layanan yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang sangat berguna khususnya kepada mayarakat Luwu Utara. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik dalam meningkatkan program layanan hukum dan HAM di Luwu Utara," Ujar Indah Putri Indriani
