FAJAR.CO.ID, SINJAI -- Teka-teki belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 tahap IV telah terjawab. Keterlambatan pencairan di tahun ini karena masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selesai.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sinjai, Ratnawati Arif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sinjai, di Gedung DPRD Sinjai, Senin (25/3/2024).
Di hadapan pmanggota DPRD Sinjai dan peserta RDP, Ratnawati memastikan pencairan ADD triwulan keempat segera dilakukan. Dananya pun telah siap. Hanya saja, tetap setelah dilakukan audit oleh BPK.
"Harus melalui tahap audit BPK baru bisa kita bayarkan, meski saat ini uangnya sudah ada dan siap, tapi kami harus mematuhi aturan yang ada. Intinya kalau audit selesai besok, langsung kita bayarkan," bebernya.
Selain itu, Ratnawati mengakui adanya keterlambatan pencairan tahap keempat tersebut. Alasannya karena realisasi APBD waktu itu juga mengalami keterlambatan.
Akan tetapi, pihaknya telah melaporkan kondisi ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada November 2023.
"Realisasi APBD kita tersendat makanya kami berinisiatif untuk melaporkan ke BPK secara tertulis sebagai langkah antisipasi kalau tidak terbayarkan sampai tahun berjalan habis. Dan, itu dilaporkan sebagai utang di 2024," ujarnya.
Penjelasan Ratnawati pada RDP DPRD Sinjai ini sekaligus menjawab teka-teki soal pencairan ADD tahap keempat yang selama ini dianggap belum jelas oleh sejumlah pihak
