FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bencana alam yang terjadi secara terus menerus di wilayah Luwu Raya menjadi perhatian serius bagi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Wilayah Sulawesi Selatan
Khususnya terkait kegiatan yang menimbulkan dampak bencana banjir dan longsor tersebut seperti alih fungsi lahan, penebangan hutan, pembangunan pada daerah resapan air dan kerusakan sungai akibat aktivitas kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing masing Kabupaten dan Kota yang telah diatur melalui peraturan daerahnya.
Akhir Maret lalu, banjir bandang menerjang Kota Palopo yang diakibatkan air bah meluap dari sungai Latuppa hingga masuk permukiman warga yang membuat harta benda ikut terendam dan tidak dapat diselamatkan.
Selain merendam pemukiman warga, banjir juga membawa serta material lumpur dan kayu hingga mengakibatkan sejumlah akses jalan di jantung Kota Palopo lumpuh. Setidaknya ada tiga kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Mungkajang.
Kemudian awal April, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu juga diterjang banjir bandang yang mengakibatkan kerugian materil dan menganggu aktifitas masyarakat di tengah l menyambut hari raya idul fitri 1445 Hijriah.
Dengan kondisi ini, masyarakat akan mengalami ancaman berbagai dampak bencana alam yang kapan saja terjadi, khususnya ketika intensitas hujan tinggi akan berdampak pada terjadinya kejadian bencana banjir, banjir bandang dan longsor.
Ketua IAP Sulsel, Firdaus mengharapkan para kepala daerah di wilayah Luwu Raya konsisten dan berkomitmen menerapkan setiap perizinan dan pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan pada rencana tata ruang dan berbasis pada mitigasi serta adaptasi bencana yang telah disusun dan di tetapkan menjadi peraturan daerah.
