Dia mengatakan bahwa itu masuk dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Itu bagian sendiri. Karena yang namanya tambang, ada prosedurnya sehingga sampai mendapatkan izin. Nah bagaimana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), tanggung jawab sosial lingkungannya pasti kan ada kewajibannya. Itu kan ada aturannya sendiri dari kementrian,” lanjut Bahtiar.
Ditegaskannya bahwa perlu tanggap darurat dalam menangani bencana yang berdampak ke sejumlah daerah.
“Jelas bagi saya tadi, perlu tanggap darurat lingkungan. Itu aspeknya sudah luas sekali. Soal kawasan itu ada perusahaan. Yang paling banyak itu kan kebun-kebun warga bahkan lahan-lahan pertanian warga,” jelasnya.
Menurutnya, jika bencana itu tidak menjadi atensi serius maka berpotensi akan terus terjadi berulang.
“Ini semuanya harus kita komunikasikan karena paling luas lah justru tempat hidupnya warga. Makanya saya bilang ini harus ada program tanggap darurat lingkungan. Hanya dengan cara itulah bisa di mobilisasi sumber daya dalam jumlah besar dan fokus. Kalau tidak, program lingkungannya ala kadarnya lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Kasusnya beberapa daerah seperti itu,” tandasnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini mengakui, kondisi lahan 2/3 lahan di Sulsel tengah mengaku kondisi kritis.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel menyebut bencana terjadi karena massifnya aktivitas tambang emas di wilayah Latimojong.
70 persen pembukaan lahan dikarenakan aktivitas tambang emas. Sedangkan 30 persennya pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat sekitar.
