Kepala Bappelitbangda Sulsel dan Tim JICA turun langsung berinteraksi dan wawancara dengan kelompok usaha tersebut. "Kita sentuh sama-sama dan kelihatan peran Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi. Hasilnya, kita evaluasi tahun 2025," kata Setiawan.
Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun mengemukakan, kelompok usaha di Parepare ini bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, dan masuk dalam 8 program prioritas pembangunan oleh Pj Wali Kota.
Zulkarnaen juga mengulas upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui lintas sektor secara kolaboratif di Parepare. Di antaranya dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk 8.605 KK, Bantuan Beasiswa Kurang Mampu bagi 2.390 siswa SD dan SMP, pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan peralatan bagi UMKM, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui bedah rumah dan rumah impian, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (sanitasi, air minum, jalan, dan drainase).
"Jadi angka kemiskinan ekstrem di Parepare relatif rendah dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Telah dilakukan pemadanan antara data Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kependudukan, dengan data Registrasi Sosial Ekonomi BPS melalui verifikasi dan validasi di seluruh Kelurahan. Sehingga diperoleh data masyarakat miskin ekstrem di Parepare tahun 2023 berjumlah 182 jiwa. Itupun diperoleh keterangan tambahan dari jumlah itu, 10 orang telah meninggal dunia, 11 berstatus orang dengan masalah kejiwaan, 9 orang merupakan penyandang disabilitas, dan sekitar 50 orang berusia di atas 65 tahun atau masuk kategori usia non produktif," tandas Zulkarnaen. (*)
