Ada berbagai masukan yang mencuat dalam FGD. Di antaranya dari Ketua FKH Bakhtiar Syarifuddin yang mengingatkan tentang potensi krisis transportasi di Parepare.
“Parepare ini kekurangan jalan, sementara kendaraan terus bertambah. Nanti Parepare jadi kota parkir, bagaimana investor mau masuk kalau krisis transportasi darat di Parepare,” ingat HBS, akronimnya.
HBS mengasumsikan berapa banyak jumlah kendaraan dalam kota, ditambah kendaraan yang melintas, apakah itu cukup dengan terbatasnya jalan. “Perlu penambahan jalan, kalau perlu pembangunan akses jalan. Karena kita kekurangan jalan, sementara kendaraan terus bertambah,” ulas HBS.
Hal lain yang diingatkan HBS adalah kondisi Sungai Karajae, yang saat ini menjadi sumber air utama Parepare, namun jika tidak diperhatikan beberapa tahun ke depan bisa menjadi sumber air mata.
HBS menilai kondisi alam yang sulit diprediksi bisa saja akan membuat Parepare kesulitan air bersih dalam 3 atau 4 tahun ke depan jika sungai atau Salo Karajae tidak diperhatikan. “Lihat Sungai Jawi Jawi, 10 tahun yang lalu masih ada air, sekarang sudah mengering. Nanti airnya melimpah kalau ada air bah,” ungkap HBS.
Hal lain diingatkan HBS adalah soal lingkungan yakni timbulan sampah plastik yang tidak bisa dikendalikan. Padahal sudah ada Perda yang mengatur tentang timbulan sampah plastik, paling tidak diimplementasikan untuk pengendalian sampah plastik khususnya di sepanjang teluk Parepare.
Perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) juga diminta oleh HBS untuk menjadi perhatian. Pemenuhan ruang terbuka hijau 30 persen di Parepare mutlak harus dipenuhi.
