FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Sulsel menggelar Rapat Ekspose Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemprov Sulsel, di Gedung Tower Lantai 3, DPRD Sulsel, Selasa, (9/7/2024).
Dalam rapat itu, terungkap kondisi cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad menyampaikan gambaran kondisi cadangan pangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
“Cadangan pangan kita sejak 2016 sampai 2022 itu kisarannya baru 20 persen yang saya sebutkan tadi 140 Ton,” kata Arsjad.
Ini kata dia, kondisi tahun 2022. Dan sampai dengan tahun ini belum pernah ada penambahan.
Di tahun 2023 sudah dianggarkan Rp1 Miliar untuk pengadaan tahun 2023 tapi terkendala di harga yang tidak menemui titik terang dengan Bulog.
“Sehingga itu kita pending. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lanjutkan kembali pengadaannya,” lanjutnya.
Terkait dengan fenomena bahwa Sulsel ini adalah surplus, Mantan Pj Sekda Sulsel ini membenarkan.
“Kita 56 juta ton di tahun 2023, disitu ada penurunan. Tapi surplus kita tidak menjamin cadangan pangan kita. Karena cadangan pangan kita diadakan oleh pemerintah provinsi yang hasilnya boleh dari produk yang dihasilkan dalam negeri, dalam artian apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu kita beli sebagai cadangan pangan kita,” jelasnya.
“Namun untuk kondisi sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi itu belum kita lakukan. Kedua, mekanismenya memang kita harus, melalui badan usaha. Dan selama ini yang kita kerjasamakan adalah Bulog dengan pertimbangan bahwa Bulog memiliki gudang, sehingga apa yang kita beli itu kapan saja kita butuhkan ketersediaannya, pendistribusiannya itu bisa lebih sehingga lebih aman dan lebih cepat. Jadi untuk pengadaannya itu mitra kita. Jadi mitra kita adalah Bulog,” tambahnya.
