Makmur juga meminta para guru nonsertifikasi untuk bersabar, karena pemerintah kota tidak tinggal diam dalam menangani persoalan ini.
Dia menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan hak-hak para guru nonsertifikasi terpenuhi.
Sebelumnya, diberitakan bahwa sebanyak 200 guru nonsertifikasi di Kota Parepare mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif selama enam bulan terakhir. Mereka merasa kecewa karena Dinas Pendidikan belum memberikan kepastian terkait jadwal pembayaran.
Nilai insentif guru nonsertifikasi sendiri adalah sekitar Rp 250 ribu per bulan. Dengan keterlambatan pembayaran selama enam bulan, setiap guru seharusnya menerima Rp 1,5 juta.
Total pembayaran yang harus dilakukan untuk 200 guru mencapai Rp 300 juta.
Diharapkan, dengan klarifikasi ini, para guru nonsertifikasi mendapatkan kepastian dan segera menerima hak mereka yang tertunda.
Pemerintah Kota Parepare, melalui Dinas Pendidikan, lanjut Makmur berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin demi kesejahteraan para guru yang telah berdedikasi dalam dunia pendidikan.
(*)
