"Kenapa angkanya signifikan begitu karena memang semua unsur bekerja sama membangun dan menguatkan literasi kita. Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta kita libatkan," lanjutnya.
Dalam program penguatan, Pemkab Maros juga dianggap sudah berhasil menjalankan pola kolaborasi dengan pihak internal pemerintahan maupun sektor swasta. Hasil kolaborasi itu berupa kebijakan dan juga material pendukung.
"Pihak swasta sudah menyumbang kita ratusan kursi untuk di Perpustakaan daerah. Nah kita juga saat ini mendorong forum CSR untuk lebih fokus ke penguatan literasi juga," kata Chaidir.
Di tahun 2023, DPRD Maros juga menyetujui penganggaran pengadaan simultan buku senilai Rp 1 miliar untuk 10 Perpustakaan desa. Tahun 2024, dinaikkan menjadi Rp 2 miliar untuk buku dan rak di 15 Perpustakaan desa.
"Di kominfo juga sudah menyalurkan bantuan komputer untuk replikasi mandiri untuk 10 Perpustakaan di tahun 2023, dan 15 Perpustakaan di tahun 2024," paparnya.
Tak hanya bantuan material, Pemkab Maros melalui SK Bupati tahun 2024, menaikkan insentif bagi pengelola Perpustakaan desa dari Rp 100 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.
"Kebijakan seperti ini memang kurang populis, tapi bagi kami, ini adalah jihad untuk memperbaiki manusia jadi lebih baik," pungkasnya. (rin)
