"Yang jadi malah klinik kesehatan, perencanaannya tidak matang, diubahnya pun kami sinyalir tanpa melibatkan BPH sebagai wakil persyarikatan, dan klinik ini tidak menjadi kebutuhan mahasiswa, padahal mahasiswa butuh ruang belajar," bebernya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan terkait transparansi penggunaan dana kemahasiswaan senilai Rp200 ribu per mahasiswa yang dibayar setiap semester. Jika jumlah mahasiswa sekitar 3.000 orang maka jumlah dana yang terkumpul sekitar Rp600 juta.
"Anggaran ini dikemanakan, uang pembinaan kemahasiswaan minim, kondisi sekretariat juga tidak memadai, uang itu dialihkan untuk apa, sangat patut kami curigai," jelasnya
Bukan hanya itu, di tengah kebutuhan fasilitas kampus, Rektor justru doyan pelesiran, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sementara tindak lanjut dan dampak dari perjalanan dinas itu tidak jelas.
"Ada juga oknum dekan yang disinyalir melampaui wewenang dengan melaksanakan tugas-tugas wakil rektor, ini jelas ugal-ugalan," urainya.
Mereka juga menyoroti pemilihan wakil rektor yang tidak memperhitungkan rekomendasi Muhammadiyah Sinjai. Oleh karena itu, pihaknya meminta PP Muhammadiyah untuk memberi perhatian serius atas indikasi ini, dengan menurunkan tim audit eksternal atau indipenden untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang terjadi di UMSi.
Selain itu, dia juga meminta agar Rektor UMSi diturunkan dari jabatannya. Termasuk meminta agar pelantikan wakil rektor ditunda. "Jika tetap dilaksanakan pelantikan wakil rektor, maka kami akan melakukan boikot kampus," tambahnya.
