FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelarangan Pengibar Pasukan Bendera Pusaka (Paskibraka) putri mengenakan hijab menuai protes. Salah satunya dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Kader PDIP itu mengatakan aturan tersebut diskriminatif. Ia pun secara terbuka melayangkan protes.
“Itu diskriminasi, dulu ndak pernah kok. Kenapa tiba-tiba ada seperti ini. Saya nyatakan terbuka, saya protes,” kata Danny di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Makassar, Kamis (15/8/2024).
Menurutnya, regulasi yang melarang penggunaan hijab telah melukai umat Islam. Apalagi, sebelumnya tak pernah ada aturan tersebut.
“Karena itu melukai banyak, mulukai umat Islam seluruh Indonesia. Masa kita selama ini tidak ada diskriminasi begitu,” pungkasnya.
Paskibraka, sebagai warga negara disebutnya punya hak. Hak jtu mesti dilindungi oleh negara.
“Ya itu kan namanya hak. Itu hak berbeda itu kan ada dilindungi negara,” terangnya.
Diketahui, aturan pelarangan hijab itu
diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No 1 Tahun 2024 yang dikeluarkan BPIP.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi telah meminta maaf terkait hal tersebut.
Diketahui, ada 18 orang Pasukan Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).
"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," kata Yudian dilansir dari siaran pers. (Adv/Fajar)
