Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zamzani B. Tjenreng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam mendukung program penurunan stunting.
Ia juga menyoroti peran pemerintah provinsi yang belum optimal dalam mengawal percepatan penurunan stunting, serta rendahnya capaian konvergensi di tingkat provinsi.
Kapasitas Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun masih perlu ditingkatkan.
Kemendagri, lanjutnya, terus memperkuat peran pemerintah provinsi melalui penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah.
Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di wilayah mereka.
"Berdasarkan laporan TPPS tahun 2023, tantangan utama dalam penurunan stunting berada pada tata kelola dan intervensi layanan," ujar Zamzani.
"Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah sangat krusial," tegas Zamzani.
Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Pejabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dr. Marisi, S.Pd., MM.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penanganan stunting merupakan tugas kompleks yang membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak.
Selain berdampak pada kesehatan, stunting juga mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa penurunan angka stunting di Kota Bekasi menunjukkan hasil positif, meskipun tantangan tetap ada.
"Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para orang tua, dalam pencegahan stunting sangatlah penting," tegas Dr. Marisi.
