Pada kesempatan yang sama, Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ainul Wafa, mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program BPBL untuk masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, harapannya program ini juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Calon penerima BPBL merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berada di wilayah 3T, dan telah mendapat validasi dari kepala desa setempat,” kata Ainul.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar, Fathur Rahim, juga mengapresiasi program pemerintah ini. “Listrik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Semoga program yang dibutuhkan oleh masyarakat ini dapat membawa berkah bagi kita semua,” ujar Fathur Rahim.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menyalurkan program BPBL. Ia menuturkan bahwa, khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dan pemegang mandat di bidang ketenagalistrikan akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 3.387 warga prasejahtera di Sulawesi Selatan. Hal ini juga merupakan wujud keadilan energi dan upaya mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen.
“Kami percaya bahwa hadirnya listrik dapat meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting, anak-anak juga dapat semakin efektif dalam belajar. Kami turut berbahagia dapat menjadi bagian dari program ini dan melihat senyum masyarakat yang telah menikmati listrik,” pungkas Budiono.
