Dalam kesempatan yang sama kepala Bidang Pelayanan Hukum Muhammad Tahir, SH., MH. Menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan akan mencatatkan acara tadisi adat dan budaya ini sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Kita akan mendorong tadisi adat dan budaya ini agar secepatnya mendapatkan sertifikat KI Komunal dan ini merupakan salah satu langkah untuk melestarikan tradisi dan budaya tersebut, serta sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas KI yang mereka miliki,” ujar Tahir
Menurut Tahir pihaknya hadir sebagai wujud dan komitmen Kemenkumham untuk menciptakan ekosistem KI di Wilayah. Ia juga mengatakan bahwa acara Adat Maduppa Uleng Maulud dan Mallibu Kampong untuk secepatnya mendapatkan sertifikat KIK karena kegiatan ini mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan.
Selanjutnya kegiatan yang mengangkat tema : “Refleksi Kebudayaan & Internalisasi Nilai Kemanusiaan Beragama Melalui Acara Maduppa Uleng”. di akhiri dengan tausiah agama dari ustad Lukman Laisa, S.Pd., M.Pd (fajar)
