Tokoh di balik Program KKN Kebangsaan Unhas yang sudah menasional ini juga mengingatkan sejarah manis TNI-Polri mengawal aksi reformasi lalu.
"Kami yakin, TNI dan Polri tidak akan menodai sejarah kuatnya netralitas yang mereka pertontonkan mengawal demokrasi saat reformasi. Ini jangan sampai dicederai," tegasnya lagi.
Pada beberapa kesempatan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah seringkali berpesan kepada seluruh jajaran TNI untuk menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Agus menegaskan, netralitas TNI adalah kehendak rakyat yang harus dijaga. Ia juga mengingatkan bahwa netralitas TNI sudah diamanatkan dalam Undang-undang TNI.
Netralitas TNI kata dia juga merupakan wujud nyata di mana TNI secara tegas tidak ingin dan tidak boleh kembali ke panggung politik praktis.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada banyak kesempatan juga menegaskan netralitas institusi Polri dalam pesta demokrasi. Ia menyatakan pentingnya stabilitas keamanan dengan salah satunya menjaga netralitas.
"Meski sudah ada penegasan dari petinggi TNI-Polri, pembuktiannya masih harus dilihat di lapangan. Makanya, perlu ada posko pengaduan netralitas aparat di Pilkada 2024 ini," tegas Hasrullah.
Hasrullah mengingatkan bahwa sikap tidak netral aparat bisa sangat berbahaya. Karena itu, ia berharap petinggi TNI-Polri di Sulsel bisa lebih peduli dan memberi atensi khusus pada isu ini.
"Kita semua tidak ingin Pilwalkot sampai berdarah-darah. Ini adalah pesta demokrasi, warga harus rukun. Kita ingin pemimpin lahir dengan cara-cara baik dan harapan kita dalam mengawal proses politik yang baik dan bersih itu ada pada Polri dan TNI," ujarnya. (Ikbal/fajar)
