"Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri yang berkembang di wilayah tersebut," ujarnya.
Di samping itu, Imam juga menyebutkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya jumlah uang yang masuk, tetapi juga dari bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat melalui transfer teknologi dan pengetahuan.
Selain tenaga kerja, dirinya juga menyoroti pentingnya mempersiapkan ekosistem ekonomi lokal. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Papua harus didorong untuk berperan aktif dalam rantai pasok industri besar.
Misalnya, ia menyebutkan, kebutuhan industri besar akan jasa katering atau logistik dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal. Jika tidak, keuntungan ekonomi akan bocor ke luar Papua, karena penyedia jasa datang dari daerah lain.
"Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi kemudahan izin usaha bagi UMKM, sehingga mereka dapat naik kelas dan berkontribusi langsung dalam rantai pasok industri besar yang sedang berkembang di Papua," ucapnya.
Dalam menghadapi tantangan geografis dan sosio-ekonomi Papua, semua pihak harus memiliki visi yang sama. Pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu dalam menyediakan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas SDM lokal.
Dengan demikian, Papua tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang masuk, tetapi justru akan menjadi aktor utama yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
