FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Investasi di Papua telah menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo dalam sedekade terakhir. Karena itu pemerintah terus berupaya untuk memastikan agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi ini, melainkan ikut serta dan menikmati manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi di tanah mereka.
Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu visi dan rencana aksi yang sejalan dalam memanfaatkan investasi di Papua. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.
"Seperti tim sepak bola, untuk mencapai gol, setiap posisi harus memiliki tujuan yang sama," tegasnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema '10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', Senin (14/10).
Ia menekankan bahwa investasi besar di Papua, seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, industri smelter tembaga, hingga industri tebu dan pengolahannya, harus disertai dengan kesiapan SDM lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja, ada risiko bahwa mereka hanya akan menjadi penonton, sementara manfaat ekonomi dirasakan oleh pihak luar.
Maka dari itu, pemerintah perlu bekerja sama untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus (skill workers) dan tenaga kerja non-terampil (unskilled workers) melalui program vokasi dan pelatihan. Dengan sertifikasi yang tepat, masyarakat Papua bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan menjadi bagian dari tenaga kerja di industri-industri besar yang akan berkembang di wilayah mereka.
