Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Fadiah Machmudm menambahkan, regulasi larangan eksploitasi anak kepentingan politik sudah cukup jelas.
Utamanya, Pasal 15 huruf a UU 35 tahun 2014, menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Keterlibatan anak dalam kampanye politik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan.
Menurut Fadiah, eksploitasi anak untuk kepentingan politik berbahaya. Sebab terjadi pelanggaran hak anak karena berdampak pada emosional dan psikologis. Sehingga pelibatan anak memberikan pengaruh negatif.
“Anak anak belum punya hak pilih. Anak belum memiliki pemahaman cukup tentang isu politik. Kampanye politik sering kali melibatkan situasi yang penuh tekanan,” katanya.
Ada waktunya anak mengikuti tahapan kampanye. Biar dia nikmati masanya. Jauhkan dia dari sesuatu yang mengganggu tumbuh kembangnya,” sambungnya. (Ikbal/fajar)
