FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma'ruf Sulaiman mengapresiasi kerja dari tiga lembaga negara yang saling kolaborasi dalam sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pilkada Serentak 2024, Kamis, 31 Oktober 2024.
Dalam rapat tertutup ini masing-masing instansi menyampaikan paparan singkat mengenai gambaran umum penegakan hukum terpadu di Sulawesi Selatan.
Diawali dari penjelasan Kepala kepolisian daerah Sulawesi selatan Irjen. Pol. Yudhiawan Wibisono, M.Si kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, terakhir Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.
Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pilkada serantak 2024. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Amar Ma'ruf Sulaiman mengemukakan bahwa kehadirannya di Sulawesi Selatan untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
“Sulsel ini daerah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum dalam pilkada serentak, kami melihat di media sosial terlalu banyak konten yang viral yang bertabrakan dengan kepentingan pilkada pada saat acara debat yang berlangsung di seluruh daerah sulsel, kami berharap hal ini bisa lebih menjadi perhatian bapak Kapolda, Kejakasaan, dan Bawaslu agar bisa mengontrol pendungkung masing-masing pasangan calon," ucap Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Mapolda Sulawesi Selatan.
Menyinggung soal keamanan Pilkada Sulsel yang kerap masuk dalam zona merah, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman menyebut setelah acara debat banyak konten yang tidak perlu dikeluarkan yang akan memancing paslon lain, hal tersebut perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan sebelum dan setelah pilkada serentak.
