Adapun dalam laporan kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu menyampaikan bahwa Rakor ini memiliki tiga agenda utama yakni, Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University, dan Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Pada hari pertama, acara dibuka dengan Webinar Nasional yang menghadirkan berbagai narasumber penting. Selain Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Webinar ini membahas pentingnya tata kelola kelembagaan dalam mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi.
Diharapkan Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Pada kesempatan ini hadir pula Plt. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir. Kehadiran Kakanwil Taufiqurrakhman dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Kanwil Sulsel dalam membentuk SDM berkompetensi tinggi. (fajar)
