Permasalahan di masyarakat Kota Makassar saat ini, masih banyak menyatakan pemerintah kota perlu melakukan pembenahan program terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok di masyarakat, kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, mengatasi kriminalis dan keamanan, pemberantasan korupsi, menyelesaikan masalah pendidikan serta pelayanan kesehatan gratis.
“Persoalan Banjir 21,6 persen, Harga Kebutuhan Pokok Yang Tidak Stabil 14.8 persen, Sulitnya Mencari Lapangan Pekerjaan 10,0 persen dan Kemacetan 9,8 persen adalah persoalan mendasar yang dihadapi publik ditingkat kecamatan. Sementara, saluran irigasi uang tidak memadai dan krisis listrik cenderung tidak menjadi isu penting bagi publik. Sehingga isu banjir, harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banjir akan sangat relevan diakomodir para calon wali kota pada Pilwali Kota Makassar 27 November 2024 mendatang dibandingkan isu publik lainnya,” pungkas Dedy.
(Ikbal/fajar)
