FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail melaksanakan Temu Konstituen atau reses pertama Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024/2025 selama 6 hari sejak Senin 2-7 Desember 2024.
Legislator Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 2 meliputi Kecamatan Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang itu melakukan pertemuan dengan warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendengarkan keluhan, masukan, serta aspirasi yang mereka miliki.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan reses ini merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan peran pengawasan dan legislasi.
"Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi kami sebagai wakil rakyat dengan baik, dan reses adalah salah satu cara untuk berinteraksi secara langsung dengan warga kami," ujarnya.
Dalam reses tersebut, masyarakat tidak hanya mengeluhkan persoalan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana umum. Mayoritas warga juga mengaku wilayah huniannya rawan banjir saat musim hujan tiba.
Termasuk pula persoalan sedimentasi drainase, pengurusan kartu indonesia sehat (KIS) yang tak kunjung selesai, bantuan sosial, UMKM, hingga lapangan kerja.
Begitu pun soal bantuan sosial (Bansos) PKH, menurut Ismail ada warga yang dulunya mendapat bantuan, namun saat ini datanya sudah dinonaktifkan dan tidak menerima lagi.
"Bantuan PKH ini dari pemerintah pusat langsung, jadi kita berharap setiap pendata atau pendamping PKH di Kelurahan agar bisa mereview kembali siapa saja warga yang layak dapat bantuan," ungkapnya.
