FAJAR.CO.ID, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros menggelontorkan sedikitnya Rp 24 Miliar tahun 2024 ini, untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggaran itupun sudah dibayarkan ke pihak BPJS Kesehatan secara bertahap dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan pelayanan kesehatan semesta oleh Pemerintah Pusat.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, di akhir tahun 2024 ini, Kabupaten Maros sudah membayar 11 bulan ke BPJS Kesehatan. Sementara, pembayaran bulan ke 12 pun sudah dalam proses.
"Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tanggungan kita. Saat ini baru 11 bulan tapi dalam pekan depan akan kita bayarkan juga bulan 12nya," kata Chaidir saat dihubungi, Kamis (19/12/2024).
Lebih lanjut Chaidir menyebut, tahun 2025, pihaknya akan tetap melanjutkan program UHC non cut off dengan menyiapkan anggaran Rp 26 miliar guna mengcover warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
"Insya Allah tahun depan kita masih akan tetap melanjutkan program ini karena memang kesehatan adalah kebutuhan dasar kita semua. Anggaran tahun depan itu kita naikkan menjadi Rp 26 miliar," sebutnya.
Menurut Chaidir, pembayaran iuran BPJS Kesehatan tepat waktu ini, merupakan komitmen dirinya untuk menjamin seluruh warga Maros mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.
"Kami tidak ingin ada lagi warga kita yang mau berobat terus terkendala masalah biaya. Semuanya kita sudah bayarkan melalui BPJS Kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus menjelaskan, dari total anggaran Rp 24 miliar itu, Pemkab membayar ke BPJS sekitar Rp 2 miliar per bulan.
