"Tuntutannya itu tidak masuk akal dan juga telah dijelaskan oleh Pak Kades tapi lagi-lagi mereka tidak menerima. Seharusnya kalau memang ada temuan mereka kan bisa ke Inspektorat dan kenyataannya hingga saat ini pihak Inspektorat tidak pernah memanggil Pak Kades jika betul ada temuan. Jadi kami nilai alasan di balik penyegelan Kantor Desa Lampuara ini diduga kuat bermuatan politis. Kita harap Aparat Penegak Hukum segera menangkap dalang di balik penyegelan kantor desa dan segera membuka penyegelan agar pelayanan masyarakat bisa berjalan normal dan maksimal," tegas Yakobus.
Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum menegaskan penyaluran bantuan pangan beras yang diturunkan dari program presiden sudah berjalan sesuai mestinya.
"Semua penyaluran beras raskin sudah berjalan sesuai prosedur, tidak ada warga penerima bantuan yang mengeluh terkait itu, tidak ada juga pemeriksaan dari Inspektorat terkait ini," Katanya.
Ia menyebutkan penyaluran bantuan beras 6 bulan dari Presiden untuk warga kurang mampu berdasarkan verifikasi dari tim penerima manfaat.
"Itu bukan kita yang tentukan siapa penerima beras, ada tim verifikasinya (bukan Desa)," tegasnya.
Ia menyayangkan onkum-oknum yang menghasut warga untuk melakukan penyegelan kantor fasilitas negara tersebut sehingga aktifitas pelayanan tersendat.
"Pelayanan tidak ada lagi di Kantor Desa mereka segel parahnya lagi biar anak-anak dia bawah juga ikut aksi, inikan bermasalah kemudian surat izin aksinya juga tidak ada," tutupnya. (*)
