Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.
Sebab, kata Muchlis Misbah, Pilkada 2024 sendiri telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.
Dengan ditundanya lelang kegiatan fisik, menurut anggota Komisi D DPRD Makassar ini, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru.
“Iyalah, jangan dilelang dulu dong kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan betul-betul mencerminkan visi pemimpin baru,” tegas Muchlis.
