FAJAR.CO.ID, PANGKALPINANG -- - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Evaluasi dan Sosialisasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Rabu (22/01/2025).
Membuka kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, yang diwakili oleh Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menuturkan, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mengukur tingkat integritas dalam rangka pemetaan unit kerja yang berpotensi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kanwil Kemenkumham Babel beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis telah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat melalui media aplikasi 3 AS," ujar Feri.
Dijelaskan Feri, adapun indikator yang dinilai pada pelaksanaan SPAK yaitu terkait apakah diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, menerima imbalan dan/atau gratifikasi, percaloan dan pungutan liar.
Kemudian indikator yang dinilai pada pelaksanaan SPKP berkaitan dengan informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon, serta layanan konsultasi dan pengaduan.
