FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) ikuti entry meeting secara virtual Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Jumat (31/01/2025).
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatrakan, entry meeting ini merupakan momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta tim pemeriksa BPK RI, sekaligus mewujudkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
“BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.
Lebih lanjut Supratman sampaikan bahwa dalam mendukung pemeriksaan keuangan, Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi di tengah masa transisi yang sedang berlangsung. proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat stralegis dalarn memastikan banwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesual dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Supratman.
