FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan kembali menyoroti pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lappa. Lantaran aset ini belum berkontribusi banyak terhadap pendapatan daerah karena ketidakjelasan status pengelolaannya.
Kondisi ini pun dikaitkan legislator Fraksi Demokrat daerah pemilihan Sinjai-Bulukumba itu dengan adanya pengurangan anggaran perangkat daerah oleh Pemerintah Pusat. Sehingga setiap perangkat daerah, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan inovasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki.
Salah satu aset yang tidak terkelola dengan baik adalah PPI Lappa yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bahkan ia menyoroti masalah status PPI Lappa ini. Sebab, berdasarkan regulasi, pengelolaan PPI menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
Akan tetapi aset ini belum dikelola dengan baik sehingga pendapatan yang bersumber dari objek pendapatan ini belum maksimal pula. "Pemerintah kabupaten juga tidak merasa bertanggung jawab karena sudah diserahkan kepada provinsi, sehingga PPI ini terkatung-katung,” bebernya, Jumat (7/2/2025).
Dia pun menemukan kenyataan yang cukup memprihatinkan saat berkunjung ke PPI Lappa beberapa waktu lalu. Saat itu, dia tidak mendapati karyawan yang sedang bekerja padahal gedungnya tersedia.
Ia menambahkan bahwa saat melakukan kunjungan ke PPI Lappa Sinjai, ia menemukan kenyataan yang cukup memprihatinkan. "Hanya ada Syahbandar. Padahal potensi perikanan di sana sangat besar, dan ketika dikelola oleh Pemda Sinjai, PAD yang bersumber dari PPI Lappa Sinjai mencapai lebih dari Rp1 miliar,” urainya.
