PJA 2025 merupakan program kolaboratif antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dan kelurahan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat melalui pendekatan non-litigasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel serta pelaksana dari berbagai unit kerja di lingkup Kanwil Sulsel.(*)
