FAJAR.CO.ID, MAROS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menyikapi keluhan kenaikan tarif dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perumda Tirta Bantimurung yang dikeluhkan masyarakat.
Olehnya itu Komisi II DPRD Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan PDAM Tirta Bantimurung Maros dan Celebes Law and Transparency (CLAT).
RDP yang dipimpin Ketua Momisi II DPRD Maros, Marjan Massere ini berlangsung alot usai Direktur (Dirut) Perumda Tirta Bantimurung, Muh Salahuddin yang hadir bersama beberapa petingginya menjelaskan persoalan yang dihadapinya.
Bahkan mereka pun dicecar dengan berbagai pertanyaan dari CLAT dan juga anggota DPRD Maros.
Direktur (Dirut) Perumda Tirta Bantimurung, Muh Salahuddin menjelaskan kini kondisi PDAM Maros terancam bangkrut.
Ini disebabkan adanya penurunan pendapatan yang cukup drastis beberapa waktu belakangan.
Bahkan dia memaparkan laba Perumda Tirta Bantimurung yang terus mengalami penurunan sejak Tahun 2020.
Dimana tahun 2020 Laba PDAM masih mencapai Rp 2 Miliar, selanjutnya di tahun 2021 turun menjadi Rp1,6 miliar, kemudian di tahun 2022 kembali turun menjadi Rp424 Juta dan di tahun 2023, laba bersihnya sisa Rp132 juta.
"Tahun 2023, pendapatan kami dari penjualan air itu sebesar Rp27 miliar, sementara biaya usaha kami sebesar Rp26 Miliar. Kami punya laba itu hanya Rp166 juta dan bersihnya sekitar Rp132 juta," jelasnya.
Diakuinya nilai laba PDAM yang mengalami penurunan akibat tingginya biaya produksi yang ditanggung oleh PDAM.
