FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Pusat kembali mengizinkan pelaksanaan kegiatan pemerintah di hotel, setelah sebelumnya sempat dilarang demi efisiensi anggaran.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Kabar ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), mengingat larangan sebelumnya sempat memukul sektor perhotelan.
Namun, Pemprov Sulsel mengaku tidak bisa serta-merta menindaklanjuti kebijakan tersebut. Pasalnya, anggaran untuk kegiatan di hotel sudah lebih dulu direalokasi atau bahkan dihapus total akibat kebijakan efisiensi sebelumnya.
“Iya, harusnya (menggairahkan). Ini bisa menggairahkan sektor perhotelan lagi. Tapi kami di pemerintah provinsi sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Anggaran untuk kegiatan di hotel sudah tidak ada,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, Jumat (13/6/2025).
Jufri menilai keputusan membuka kembali izin kegiatan di hotel merupakan langkah yang sangat baik bagi pemulihan ekonomi, terutama sektor pariwisata dan jasa. Namun karena dana telah dialihkan, Pemprov tidak lagi memiliki ruang gerak.
“Ketika larangan itu dicabut, tidak banyak yang bisa kami lakukan karena uangnya sudah tidak tersedia,” tambahnya.
Meski begitu, Jufri berharap instansi pusat dan lembaga vertikal dapat kembali mengadakan kegiatan di Sulsel. Menurutnya, kegiatan pemerintah di hotel menjadi sumber pemasukan vital bagi sektor perhotelan lokal.
“Hotel-hotel mengandalkan kegiatan pemerintah sebagai pemasukan. Begitu dilarang, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi biaya, termasuk memangkas tenaga kerja. Lalu sekarang kebijakannya dibuka lagi, tapi dananya sudah tidak ada,” terangnya.
