Di sisi lain, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulsel yang juga selaku penanggung jawab terhadap kegiatan Kajian Hukum dan HAM mengenai IPK/IKM dan Corporate University mengatakan bahwa output dari laporan ini adalah berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada Balibang Hukum dan HAM Kemenkumham RI terkait IPK dan IKM dan Corporate University.
Kepala Sub Bagian Humas dan RB Mewakili tim sekretariat pembangunan ZImenuju WBK WBBM mengatakan Bahwa hasil survey IPK/IKM sebagai salah satu faktor penentu dapat tidaknya satuan kerja diajukan untuk pendampingan penilaian menuju WBK WBBM.
Kegiatan ini turut diikuti oleh Tim Peneliti Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Secara Virtual diikuti oleh Kepala Lembaga Pemasyaraatan Kelas I Makassar, Robianto, Kepala Rutan Makassar, Sulistiadi, Kepala BHP Makassar, Mulyadi Arfah, Kepala Kanim Makassar, A Pallawarukka, Kepala Bapas Makassar, Alfrida, Kepala LPKA Maros, Jayadikusumah, Kepala Lapas Watampone, Lukman Amin dan Kepala Lapas Bulukumba, Syarifuddn Nakku. (rls)
