"Kita ingin tahu sejauh mana prospeknya, apakah yakin tahun 2021 ini bisa diserahkan dan diterima oleh pemerintah kota Makassar," ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi B, William Laurin. Ia berharap agar jajaran direksi bekerja sama dengan instansi terkait melakukan penertiban sesuai regulasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan. Hal ini untuk peningkatan PAD Kota Makassar.
"Perusda Terminal seharusnya bisa menjadi wadah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meski dalam kondisi status aset yang belum jelas. Makanya butuh inovasi dan kreativitas dalam menjalankannya," kata politisi PDIP itu.
Sementara itu, Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro, Arsony mengatakan, Terminal Daya akan lebih efektif jika kewenangan diserahkan kembali ke Pemkot Makassar. Menurutnya, menurunnya fungsi terminal Daya disebabkan aktifitas bisnis yang dulunya terpusat di terminal Daya kini di PO masing-masing.
"Sebelumnya volume bus yang masuk ke terminal Daya rata-rata 400, sekarang cuma 80 hingga 90 bus. Ini disebabkan fungsi bisnis terminal daya lambat laun sudah tidak ada lagi. Dan itu kita bisa lihat lokasi yang disiapkan sudah kosong," terangnya.
Untuk itu Arsony berharap, kehadiran anggota DPRD Makassar ini menjadi langkah awal untuk melakukan penyertaan modal pembenahan infrastruktur yang ada di PD Terminal.
"Karena ini sudah pernah diajukan oleh direksi sebelumnya tetapi tidak terealisasi. Kami berharap anggota DPRD memberi ruang kepada kami untuk melakukan pengajuan penyertaan modal. Mudah-mudahan di anggaran berikutnya bisa direalisasikan," tandasnya. (endra/fajar)
