FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Pelantikan 12 kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk Kota Makassar terancam molor dari jadwal 17 Fabruari 2021.
Hal itu setelah adanya rencana Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyiapkan Pelaksana Harian (Plh) sejumlah kepala daerah sembari menanti terbitnya SK dari Kemendagri.
Plh rencananya disiapkan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu bagi daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengingatkan Gubernur Sulsel terkait keinginan masyarakat Makassar yang ingin segera dipimpin wali kota definitif.
"Saya takutnya rakyat Makassar marah sama gubernur. Bayangkan saja semua ini, rakyat Makassar bahkan kontestan sudah mengucapkan selamat hari itu juga setelah pemilihan kepada Pak Danny dan Bu Fatma sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih," kata Rudianto Lallo, Selasa (9/2/2021).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, tidak ada alasan yang kuat semisal pelantikan harus ditunda. Apalagi Kota Makassar tidak termasuk sebagai daerah yang bersengketa.
Kemudian, lanjut politisi berlatar belakang advokat itu, alasan lainnya, Kota Makassar sudah sangat lama dipimpin oleh pejabat non-definitif. Tercatat sudah sebanyak tiga kali pergantian pejabat yang dipilih Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan persetujuan Kemendagri.
"Saya mau katakan seandainya ada pelantikan tahap pertama, maka Makassar di tahap itu dilantik argumentasinya yah jelas, tidak ada sengketa, kita sudah lama dipimpin PJ, dan rakyat Makassar sudah sangat menantikan dipimpin oleh pemimpin yang mereka pilih," jelasnya.
